DLHK Sumut Disorot: Anggaran Rp9,04 Miliar hingga Polemik Kerusakan Ekosistem Sibayak
*MEDAN,–* Polemik penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara senilai Rp9,04 miliar semakin mendapat perhatian publik. Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengevaluasi kinerja Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung, bahkan mempertimbangkan pencopotan dari jabatannya.
Desakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan transparansi tujuh paket kegiatan yang sebelumnya dipersoalkan mahasiswa, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan terhadap kelestarian lingkungan dan kawasan hutan di Sumatera Utara.
Edison menilai, DLHK Sumut memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi aktivitas perusahaan, menjaga kawasan hutan, mencegah pencemaran lingkungan, serta memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap kerusakan ekosistem.
"Pengawasan terhadap perusahaan, kawasan kehutanan, dan pencemaran lingkungan harus berjalan maksimal. Termasuk berbagai dugaan persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ini perlu mendapat perhatian serius Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kami meminta dilakukan evaluasi terhadap Kepala DLHK Sumut," ujar Edison saat ditemui di salah satu kafe di Medan, Rabu (18/11/2026).
Pengawasan Tahura Sibayak Ikut Menjadi Sorotan
Sorotan terhadap kinerja DLHK Sumut juga berkaitan dengan kondisi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, khususnya di sekitar Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.
Belakangan, persoalan kerusakan ekosistem hutan di kawasan tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta pengelolaan kawasan konservasi.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah beredar surat terbuka dari Himpunan Pengusaha Indonesia (HPI) Kabupaten Karo yang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak.
Dalam surat tersebut, HPI Kabupaten Karo menanggapi pemberitahuan resmi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan tertanggal 13 Oktober 2026 dan 10 November 2026 terkait penutupan sementara jalur pendakian.
HPI pada prinsipnya menyatakan memahami dan mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi kelestarian lingkungan serta memulihkan ekosistem Gunung Sibayak.
Namun, organisasi tersebut mempertanyakan konsistensi antara alasan penutupan jalur pendakian dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Mereka menilai kebijakan pengelolaan kawasan harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Polemik tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif berupa penutupan jalur pendakian. Pengawasan langsung, penanganan kerusakan ekosistem, serta keterbukaan informasi mengenai kondisi kawasan juga menjadi aspek penting.
Dalam konteks ini, kinerja UPTD Tahura Bukit Barisan dan fungsi pembinaan serta pengawasan DLHK Sumut patut menjadi perhatian.
Namun, penyebab kerusakan ekosistem dan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari pengelola kawasan dan instansi terkait.
Belajar dari Bencana Ekologis Sumatera Utara
Edison juga mengingatkan bahwa Sumatera Utara harus mengambil pelajaran dari bencana ekologis yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, perlindungan kawasan hutan seharusnya menjadi bagian penting dari kebijakan mitigasi risiko bencana yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ia menilai, kebijakan Gubernur Sumut dalam memperkuat mitigasi bencana harus berjalan selaras dengan kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya DLHK.
Menjaga tutupan hutan, mencegah kerusakan kawasan penyangga, mengawasi aktivitas perusahaan, serta menindak pelanggaran lingkungan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko bencana ekologis.
Jangan sampai kebijakan pemerintah berbicara tentang mitigasi bencana, tetapi pengawasan terhadap kawasan hutan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bagi Edison, perlindungan lingkungan bukan sekadar program penghijauan atau kegiatan seremonial penanaman pohon, melainkan membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan pertanggungjawaban nyata.
Pengadaan Bibit Tanaman Rp9,04 Miliar Dipertanyakan
Selain persoalan pengawasan kehutanan, Edison menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan bibit tanaman yang menjadi bagian dari kegiatan DLHK Sumut.
Ia mempertanyakan informasi mengenai adanya bibit tanaman yang disebut-sebut berasal dari sumbangan pihak luar atau lembaga nonpemerintah, sementara terdapat anggaran pengadaan bibit dalam kegiatan pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik maupun merugikan kepercayaan lembaga donor.
Ia meminta DLHK Sumut membuka dokumen pengadaan, sumber bibit, jumlah tanaman, nilai pembelian, hingga bukti penyerahan dan distribusi.
"Semua harus bisa dibuktikan melalui dokumen. Berapa jumlah bibit yang dibeli, dari mana sumbernya, berapa nilainya, dan ke mana didistribusikan. Jangan hanya dijawab dengan penjelasan lisan," menjadi substansi tuntutan transparansi yang disampaikan Edison.
Mahasiswa Pertanyakan Tujuh Paket Kegiatan
Sebelumnya, Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) menggelar aksi unjuk rasa pada 5 November 2026 di kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran sekitar Rp9,04 miliar yang terbagi dalam tujuh paket kegiatan.
Sejumlah kegiatan yang menjadi sorotan meliputi pengadaan bibit tanaman, layanan internet, serta jasa tenaga keamanan dan pramubakti.
Koordinator aksi, Adi, mendesak agar Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas diperiksa apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam penyimpangan anggaran.
Mahasiswa juga meminta dokumen pengadaan dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara anggaran, realisasi pekerjaan, spesifikasi, serta barang atau jasa yang diterima.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris DLHK Sumut, Ari Harahap, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran telah melalui proses pengawasan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan bibit pada 2025 menggunakan sumber anggaran APBD dan APBN serta menyebut adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 2024.
Edison Akan Surati Kejati Sumut
Edison Marbun menyatakan pihaknya berencana menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan mengenai bentuk, ruang lingkup, serta tanggung jawab pendampingan kejaksaan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan DLHK Sumut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, membenarkan adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap DLHK Sumut.
Meski demikian, pendampingan hukum tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh kegiatan telah bebas dari kemungkinan penyimpangan. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan, administrasi, spesifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran tetap dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
Gubsu Diminta Evaluasi Kinerja DLHK Sumut
Rangkaian persoalan tersebut menempatkan DLHK Sumut pada tuntutan publik untuk menunjukkan kinerja yang transparan dan terukur.
Mulai dari pertanyaan mengenai tujuh paket kegiatan senilai Rp9,04 miliar, dugaan persoalan pengadaan bibit tanaman, hingga polemik pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan dan Gunung Sibayak.
Edison meminta Gubernur Sumatera Utara tidak mengabaikan berbagai aspirasi tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan DLHK Sumut.
Menurutnya, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan harus mampu memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.
Publik tidak hanya membutuhkan laporan anggaran, tetapi juga bukti nyata bahwa kawasan hutan terlindungi, ekosistem terjaga, dan potensi bencana ekologis dapat diminimalkan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi langsung dari Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung, mengenai desakan pencopotan, dugaan persoalan pengadaan bibit tanaman, maupun sorotan terhadap pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan.
Keterangan lebih lanjut dari Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan terkait kondisi ekosistem Gunung Sibayak dan keberatan HPI Kabupaten Karo juga masih diperlukan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepala DLHK Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. *(Tim)*

Posting Komentar