Proyek Drainase Palasari Dipertanyakan, Pengawas Akui U-Ditch Dipasang Tanpa Lantai Dasar

KARYA INDONESIA NEWS.COM, TANGERANG | Proyek pembangunan saluran drainase menggunakan U-Ditch di Jalan Raya Palasari RT 03/03, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. Proyek yang tercatat memiliki nilai kontrak Rp544.500.000 dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga bermasalah dalam metode pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan di lapangan.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, Kamis (12/11/2026), pemasangan U-Ditch terlihat dilakukan tanpa lantai dasar berupa hamparan pasir maupun mortar. Selain itu, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Pekerjaan yang berlangsung hingga malam hari juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Rafi yang mengaku sebagai pengawas dari dinas terkait menjelaskan bahwa pekerjaan memiliki kedalaman galian sekitar 80 sentimeter dengan lebar 60 sentimeter. Sementara panjang keseluruhan pekerjaan mencapai kurang lebih 330 meter. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Namun, ketika ditanya mengenai penggunaan lantai dasar sebelum U-Ditch dipasang, Rafi justru mengakui bahwa pekerjaan tersebut memang tidak menggunakan lantai dasar. Bahkan, saat ditanya mengenai pihak pemborong, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Memang tidak usah menggunakan lantai dasar, Bang. Kalau pemborongnya saya kurang tahu siapa," ujar Rafi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan serius. Sebab, seorang pengawas yang mengaku bertugas mengawasi pekerjaan proyek justru menyatakan tidak mengetahui secara pasti pihak pemborong yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Di sisi lain, pernyataan bahwa pekerjaan telah sesuai RAB juga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, gambar kerja, serta spesifikasi teknis. Pasalnya, metode pemasangan U-Ditch tidak cukup hanya dinilai dari hasil akhir yang terlihat, tetapi juga harus memenuhi ketentuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan paket Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase Lingkungan), Konsolidasi 35, dengan cakupan lokasi RW 003 dan RW 004, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

Papan proyek mencantumkan nomor kontrak 600/SPK.0330.UPPSU/DPerkim-3/2026, tertanggal 30 September 2026, dengan pelaksana CV Putra Jabal Karan. Nilai kontrak tercatat sebesar Rp544.500.000, bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp544,5 juta, pelaksanaan pekerjaan tersebut patut mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten perlu memastikan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan tidak digunakannya lantai dasar, kesesuaian metode pemasangan U-Ditch, penerapan standar K3, serta mekanisme pengawasan terhadap pihak pelaksana.

Jangan sampai proyek yang dibiayai dari uang rakyat hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, sementara kualitas konstruksi dan tanggung jawab pengawasan justru terabaikan. Setiap rupiah anggaran publik harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada CV Putra Jabal Karan selaku pelaksana maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten untuk memberikan penjelasan terkait berbagai temuan tersebut. (Mul)