Tata Kelola Pasar Cisoka Amburadul: Pedagang Menjerit, LSM Seroja Desak Evaluasi Total Perumda Pasar Tangerang

TANGERANG – Persoalan serius dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Tangerang kembali mencuat ke permukaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dinilai belum mampu menyelesaikan sengkarut tata kelola pasar yang telah dibiarkan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Kini, masalah tersebut menjadi bom waktu yang merugikan masyarakat, khususnya para pedagang kecil.

Akar permasalahan ini bermula dari kebijakan relokasi Pasar Cisoka beberapa dekade lalu. Kebijakan yang kurang matang tersebut memaksa para pedagang menempati lahan milik pribadi di depan Kantor Kecamatan Cisoka. Alhasil, konflik berkepanjangan pun tercipta dan hingga kini belum menemukan solusi komprehensif.

3 Faktor Utama Pedagang Enggan Pindah ke Pasar Perumda

Berdasarkan hasil kajian dan temuan di lapangan, ada keengganan yang mendalam dari para pedagang untuk menempati fasilitas pasar yang telah dibangun oleh Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Berikut adalah tiga faktor utama yang dinilai mencekik para pedagang kecil:

• Biaya Sewa Kios yang Tinggi: Tarif sewa kios dan lapak dinilai sangat mahal dan memberatkan modal usaha pedagang kecil.

• Penerapan Parkir Berbayar: Kebijakan ini dikeluhkan karena mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja ke dalam pasar akibat adanya biaya tambahan.

• Sengkarut Pengelolaan Listrik: Tarif dan pengelolaan listrik kerap dikeluhkan, bahkan sempat menjadi sorotan publik karena besarnya biaya penerangan yang dibebankan kepada pedagang.

"Faktor-faktor tersebut yang selama ini menjadi penyebab utama mengapa para pedagang enggan kembali menempati pasar yang telah dibangun. Persoalan ini bukan semata-mata kesalahan pedagang, melainkan akibat tata kelola pasar yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil," ujar salah satu punggawa LSM Seroja Indonesia.

LSM Seroja: Jangan Jadikan Pihak Kecamatan 'Kambing Hitam'

Melihat konflik yang terjadi di lapangan, LSM Seroja Indonesia menilai bahwa Pemerintah Kecamatan Cisoka tidak seharusnya dijadikan pihak yang menanggung dampak buruk akibat salah urus dari Perumda Pasar Kabupaten Tangerang.

Ketua Umum LSM Seroja Indonesia, Taslim Wirawan, menegaskan bahwa fokus utama yang harus dievaluasi secara serius adalah kinerja dari manajemen Perumda Pasar itu sendiri.

"Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana tata kelola Perumda Pasar Kabupaten Tangerang selama ini dijalankan. Kami mengusulkan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direksi Perumda Pasar, termasuk pergantian Direktur apabila terbukti tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terus berulang dan merugikan masyarakat," tegas Taslim.

Pendapatan Perumda Pasar Dipertanyakan, Desak Audit Menyeluruh

Tidak hanya menyoroti masalah relokasi dan fasilitas, Taslim juga mempertanyakan transparansi capaian pendapatan Perumda Pasar Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak rasional jika dibandingkan dengan aset yang dikelola.

"Jika benar pendapatan Perumda Pasar hanya berkisar antara Rp300 juta hingga Rp400 juta per tahun, sementara jumlah pasar yang dikelola mencapai sekitar 19 pasar, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Pemerintah daerah harus melakukan audit dan evaluasi menyeluruh demi terciptanya tata kelola yang transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Solusi Manusiawi, Bukan Represif

Menutup pernyataannya, LSM Seroja Indonesia mendesak Pemkab Tangerang untuk segera mengambil langkah konkret berupa evaluasi total. Mereka meminta pemerintah mengedepankan jalur dialog dan solusi yang manusiawi bagi para pedagang, alih-alih menggunakan pendekatan represif atau pembongkaran paksa yang justru memicu kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat kecil.

Editor: Dede Hsn