TANGERANG | Skandal pencairan ganda Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024 di Kabupaten Tangerang kian menggemparkan. Hingga saat ini, sebanyak 28 desa telah masuk dalam proses hukum, dan diperkirakan lebih dari 40 desa terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Menanggapi kasus ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroja Indonesia menuntut agar penegakan hukum tidak hanya menyasar operator di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga menjadi dalang di balik skema korupsi berjamaah ini.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang untuk tidak hanya menangkap pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengusut tuntas siapa dalang utama yang mengatur pencairan ganda APBDes ini. Jangan hanya menangkap kroco-kroco, tetapi biarkan semuanya terbongkar hingga terang benderang,” tegas Ketua Umum LSM Seroja Indonesia, Taslim Wirawan.
Taslim juga menegaskan bahwa praktik korupsi yang terus berulang akan menjadi penghambat utama dalam pembangunan daerah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
“Budaya korupsi harus dibasmi hingga ke akar-akarnya, karena ini adalah penyakit yang menghambat kemajuan bangsa. Jika Kejari hanya menangkap pelaku di tingkat bawah tanpa membongkar jaringan besar di belakangnya, maka praktik ini akan terus terjadi di masa depan,” lanjutnya.
LSM Seroja Indonesia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan Kejari Kabupaten Tangerang bertindak tegas dalam menegakkan hukum. Masyarakat pun berharap agar aparat penegak hukum tidak ragu dalam mengusut keterlibatan pihak-pihak yang lebih besar dalam kasus ini.
“Kami akan terus mendorong agar kasus ini ditangani dengan serius dan transparan. Tidak boleh ada kompromi bagi siapapun yang terlibat, baik di tingkat desa maupun mereka yang berada di balik layar,” pungkas Taslim.
Dengan semakin banyaknya desa yang terseret dalam pusaran skandal ini, masyarakat menunggu langkah tegas dari Kejari Kabupaten Tangerang. Apakah penegakan hukum akan berjalan tuntas, ataukah hanya akan menyentuh pelaku di level bawah? Publik menanti keadilan yang sesungguhnya!
(Redaksi)
